Wartasulsel.net,- Makassar — Dewan Pengurus Cabang (DPC) II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Parepare menggelar Musyawarah Cabang IX di Hotel Gammara, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/10/2019).
Ketua DPC II Hiswana Migas Parepare, H Syamsul Alam La Sattung mengatakan berterima kasih atas apresiasi dari berbagai petinggi yang hadir.
H Syamsul Alam La Sattung Munas Hiswana Migas ke-IX menyebutkan bahwa Munas Hiswana Migas diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Pada Munas Hiswana Migas ke-IX ini mempunyai tujuan menetapkan kepengurusan baru periode tahun 2019-2023 dan menetapkan program kerja untuk menyejahterakan dan mengentaskan kemiskinan.
Hadir langsung Wakil Wali Kota Parepare, H Pangeran Rahim; General Manager MOR VII Pertamina, Chaerul Alfian Adin; Ketua DPD VII Hiswana Migas, Hasbidin, Ketua DPC I Hiswana Migas Makassar H Sukardi Haseng.
Ketua DPC II Hiswana Migas Parepare, H Syamsul Alam La Sattung membawakan sambutan Dewan Pengurus Cabang (DPC) II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Parepare menggelar Musyawarah Cabang IX di Hotel Gammara, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Muscab DPC Parepare mengangkat tema “Membangun Sinergi Menghadapi Digitalisasi Migas dan Perubahan Pola PT Pertamina dalam Menyongsong Tantangan Bisnis ke Depan.”
“Muscab ini adalah amanah organisasi setiap empat tahun sekali,” ucap H Syamsul Alam La Sattung.
H Syamsul Alam La Sattung mengatakan Hiswana Migas bertugas untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) hingga ke desa-desa.
“Dalam Muscab ini kita juga perlu merumuskan cara supaya bisa menyalurkan BBM dan LPG hingga ke daerah,” bebernya.
Ia menjelaskan, Sulawesi Barat masih membutuhkan BBM dan LPG 3 kilogram.
“Saya ingin sampaikan uneg-uneg kawan-kawan kami yang ada di Sulbar, secara geografis Sulbar ini berbeda dengan wilayah lain. Sulbar ini ibarat baru merdeka, jadi sorotan itu di Mamuju Tengah dan Utara,”Terangnya.
Menurutnya, Sulawesi Barat selalu masuk dalam kategori BBM yang bermasalah.
“Ini kita sudah kecil kuotanya tapi masih dianggap bermasalah, kita akan mengklarifikasi ke Pak Gubernur terkait cap pengguna BBM bermasalah,” ucapnya.
Menurutnya, kelompok pengusaha besar menggunakan BBM industri. Selain itu, H Syamsul Alam bakal meminta alokasi LPG 3 kilogram bisa bertambah.
“Masalah LPG 3 kilo gram ini kita perlu kita pikirkan supaya kita tidak terganggu pak. Mungkin Pak Wawali (Pangeran Rahim) nanti kita bisa bicarakan,” lanjutnya.
Sementara itu, Hasbidin mengatakan, untuk menjaga keamanan dan ketentraman untuk memberikan penjelasan kepada konsumen karena saat ini BBM sudah menipis.
Selanjutnya, ada rencana untuk sertifikasi pemilik perusahaan dan pemilik SPBU dan agen LPG 3 kilo gram.
(RI/redws)
