by

16 Perusahaan Rokok Dihimbau Gunakan NPPBKC Sesuai Porsinya

Wartasulsel.net, – Soppeng_ Maraknya peredaran rokok merek-merek lokal, yang dikelola oleh perusahaan lokal menjadi semakin berkembang pesat dan berlangsung sudah sejak puluhan tahun dan masih tetap eksis hingga saat ini di Sulawesi Selatan.(20/6/2019)

Mengacu dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, bahwa mengedarkan rokok yang tidak dilengkapi cukai, maka dakwaannya terdapat pada pasal 54 dan atau pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2017 dengan ancaman hukuman satu hingga lima tahun.

Diketahui di Provinsi Sulsel, ada 16 perusahaan rokok (PR) lokal dengan diperkirakan sekitar 35 merek rokok lokal yang diproduksi dan diedarkan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Keenam belas perusahaan rokok itu adalah :
1. Perusahaan Rokok (PR) – A2
2. PR – TOPS
3. PR – Metro Spesial
4. PR – Monas Jaya
5. PR – Doanja
6. PR – Sejahtera 57
7. PR – Emas 22
8. PR – Banda Jaya
9. PR – Nikmat
10. PR – H.N
11. PR – 10 Simpati 333
12. PR – 23
13. PR – Mini
14. PR – Prabu 76
15. PR – Prima
16. PR – Entry

NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) merupakan nomor dasar sebuah perusahaan rokok yang harus dimiliki dalam menjalankan usahanya dan NPPBKC ini harus juga sesuai dengan bentuk pengelolaan produksi serta penjualannya dengan kategori jenis barang kena cukai seperti SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang dikelola secara manual/kerajinan tangan dan SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang dikelola menggunakan mesin.

Menyikapi hal tersebut diatas, awak media wartasulsel saat meminta keterangan Kanit Subdit Ekonomi Polda Sulsel yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa perlunya sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, pihak Bea Cukai Tipe Pratama Pare-Pare dan pengusaha rokok sendiri tentang pengelolaan produksi rokok pada 16 perusahaan itu sesuai dengan aturan UU Nomor 39 Tahun 2007.

Lanjutnya, sehingga kondisi ini dapat meningkatkan pendapatan negara di sektor cukai maupun penerimaan alokasi pendapatan anggaran daerah (PAD) dengan harapan tidak memaksakan jumlah produksi yang notabene tidak sesuai jumlah pembelian pita cukai pada produk yang dihasilkan dan yang diedarkan.

Maka, keadaan demikian diatas tidak hanya lebih mementingkan keuntungan perusahaan semata, akan tetapi juga mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan kepada siklus berkurangnya pendapatan negara.(EML)

News Feed