by

PENA Maritim : BPN Prabowo-Sandi Gagal Paham Soal Tol Laut

WARTASULSEL.NET – Ketua PENA Maritim Makbul Muhammad yang merupakan relawan Jokowi-Ma’ruf Amin di bidang kemaritiman memberikan tanggapan kepada awak media di Jakarta (minggu 17/2/2019) atas pernyataan Kordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar tentang program tol laut pemerintah.

Sebelumnya Dahnil Anzar menyatakan kepada media (sabtu,16/2/2019) bahwa program tol laut pemerintah Jokowi tidak sukses dan kapal-kapal logistik di Indonesia dikuasai oleh kapal-kapal luar negeri.

“Ruduhan Dahnil tersebut tidak berdasar dan tidak berbasis data, karena program tol laut menggunakan kapal-kapal negara yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional”, ujar Makbul.

Makbul menegaskan bahwa kita patut bersyukur dengan program tol laut, kerena pemerintah telah memberikan subsidi sekitar 1,5 triliun sejak tahun 2015-2019. Dengan subsidi ini pemerintah mengurangi biaya pengiriman logistik melalui kapal laut yang sebelumnya dikuasai oleh pelayaran swasta dengan biaya yang sangat mahal.

Ia pun menambahkan sebagai aktivis maritim yang selama ini mengamati kebijakan pemerintah terkait pelayaran logistik nasional belum ada kebijakan pemerintah yang berani melakukan subsidi di bidang transportasi logistik angkutan laut, kecuali presiden Joko Widodo.

Lanjut Makbul, “program tol laut yang disubsidi oleh pemerintah, sudah berhasil menurunkan disparitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan”.

Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) di kabupaten Larantuka harga beras turun 17%, di pulau Sabu harga besi beton turun 13%, di pulau Rote harga terigu turun 13%, di Lewoleba harga semen turun 10%. Beberapa daerah di Papua juga terjadi penurunan disparitas harga, misalnya Fakfak harga beras turun 21%, di Mimika harga semen turun 14%. beber pria yang aktif di lembaga riset maritim ini.

“Jadi jelas program tol laut Presiden Jokowidodo sudah di rasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, sementara BPN Prabowo-Sandi baru mulai membahasnya, ya pasti tertinggal jauh”. tegas Makbul.

“Kami menyarankan kalaupun tim BPN Prabowo-Sandi memberikan kritik kepada pemerintah Jokowidodo, harusnya dengan kritikan yang objektif demi kemajuan maritim bangsa ini”. tutup Makbul. (*)

News Feed