by

Debat Capres: Menalar Tema atau Mencari Kesalahan Lawan?

-Opini-417 views

Wartasulsel.net, | Jelang pesta demokrasi, mulai dari rakyat biasa hingga petinggi negara dimungkinkan telah mengalami ketegangan saraf sehingga senggol sedikit, rawan terjadi pertikaian. Tak segan penyampaian maksudnya lewat sosial media, meja diskusi, debat antar pihak partai, hingga koalisi keras antar partai yang diduga terlibat sebagai golongan responsive dalam tatanan perdebatan.

Mereka saling menguatkan argument untuk capaian klimaks tujuan. Itulah yang terjadi diawal tahun 2019 ini. Belum juga debat kedua calon presiden digelar, sudah terjadi perdebatan lewat rapat tertutup KPU dengan kedua calon tersebut (10/01/18 kompas tv).

Akankah kita bisa menelisik secara mendalam esensi debat kedua calon presiden tersebut sesuai tema yang ditentukan atau sekedar meninggalkan jejak perdebatan yang sia-sia dengan cara mencari-cari kesalahan lawan debat?
Kampanye kemana-mana diutarakan oleh tim sukses dari pasangan calon.

Terdengar kekhawatiran bagi para intelektual yang masih sadar terkait dinamika yang terjadi. Karena, yang menjadi titik beratnya ialah cara-cara mereka dalam hal mengkampanyekan target pemimpin mereka yang tak lagi sesuai koridor hukum dan hak asasi manusia.

Ini Terbukti dari berbagai peristiwa yang terjadi, misalnya di sosial media terlantang masyarakat yang sebenarnya masih awam tentang politik sangat mudah mengupdate status untuk meninggikan pasangan calon andalan mereka, sehingga gampang pula merendahkan pasangan calon lainnya sehingga berujung pertikaian dan saling caci maki di dunia maya, seaka-akan UU IT itu tidak diberlakukan. Selain itu, kita saksikan sekarang persoalan media yang tidak merdeka lagi karena ditunggangi kepentingan politis.

Ini terbukti dari banyaknya informasi-informasi yang diberitakan diketahui memuat kepentingan untuk menjatuhkan individua tau golongan tertentu. Mengutip Singgungan pepatah “ada udang dibalik batu”.

Sehingga hak untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sangat sulit didapatkan lagi. Padahal sudah jelas landasan hukum yang mengaturnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan.

Menyinggung beberapa pihak pers yang tidak independen lagi,mengakibatkan sangat gampang bagi politisi atau pejabat negara melakukan korupsi.

Karena pers baginya sangat lemah dan tidak ada apa-apanya, diancam dan disogok sedikit ia sudah tutup mulut. Dari sinilah diketahui pers tidak mungkin memberitakan secara rinci kedok mereka melakukan korupsi.

Namun, sesuai wewenangnya KPK tetap berupaya melakukan kerjasama professional dan etis dengan beberapa jurnalis terpercaya untuk melakukan OTT melalui praktik jurnalisme investigasi.

Tentunya, dalam hal ini Imam Wahyudi mengatakan jurnalis harus hati-hati jika hendak bermitra dengan KPK, mengingat para koruptor akan selalu berusaha melawan balik.

“Contohnya sekarang tak hanya terlihat adanya upaya mempidanakan pers berkaitan pemberitaan korupsi, tapi juga berupaya untuk mempidanakan narasumber pers.

Semua ini bagian dari perlawanan balik koruptor.” Tutur Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat dan Etika Pers saat ditemui di Acara Lokakarya jurnalisme investigasi, Bandar Lampung (19/10/17)

Terlepas dari eksternal calon pemimpin kita, Dalam diri setiap calon ada arogansi-arogansi yang kian berkembangbiak, sehingga Pancasila kini hanya menjadi pajangan yang tidak lagi diperhatikan nilai-nilainya.

Seyogianya bisa menjadi cermin peradaban agar kedua pasangan calon dan para pendukungnya tetap bijak dalam berdemokrasi dan tidak digiur kebiadaban rezim. Terlebih lagi dalam pertikaian tersebut tak segan isu agama rentan terseret , sudah pasti tujuannya untuk memojokkan lawan agar dapat dikalahkan.

Hal ini bisa kita tengok pada peristiwa kontroversi isu agama dalam kampanye pemilu (1971) dalam upaya memojokkan golkar, kalangan muslim dan jurkam NU menyerukan kepada komunitas muslim agar “La taqrabu hadzihisy syajarah” (Jangan dekati pohon beringin/jangan pilih golkar). (21/09/18 Sindonews)

Bisa kita kutip lagi dari tuturan presiden Jokowi ketika meresmikan Tugu Nol Peradaban Islam Nusantara di Tapanuli Tengah Sumatera Utara mengatakan bahwa agama mesti dipisahkan dengan politik. Pasalnya mencampuradukkan agama dan politik berpotensi membidani tumbukan sosial dan pertikaian mendatar. (24/3/17).

Meskipun demikian, Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Namun, sebagai negara yang mewadahi penduduk multiagama atau multikeyakinan ,negara diharapkan mampu mengambil sikap yang bijak tanpa didikte atau diintervensi oleh agama.

Misalnya tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik semata, tetapi dalam konsep biologis kita dapat menjadikan agama sebagai kepala sedangkan politik sebagai badannya, sehingga agama adalah pikiran untuk mengarahkan setiap tindakan yang akan dilakukan, seperti dilarang korupsi , sebab korupsi itu haram.

Sejauh memperbincangkan agama, isu tersebut juga tidak terlepas dari aksi terorisme yang mengatasnamakan agama akibat pemahaman tertentu atas ajaran agama islam. Misalnya insiden ledakan bom di jalan Legian, Kuta Bali yang didalangi oleh Jamaah Islamiyah menyebabkan 202 orang kehilangan nyawa dan 300 korban luka-luka.

Terorisme seperti yang terjadi di bali, umumnya diketahui sesuatu yang lekat dengan ajaran agama, namun jika merujuk data Global Terrorism Database pemetaan kasus terorisme oleh Esri Story Maps pada 2017-2018 bukanlah satu-satunya aksi terror atas nama agama. Melainkan, juga aksi terror karena politik khususnya gerakan separatisme misalnya insiden terror penyerangan Gerakan Aceh Merdeka (1977), sumatera utara yang menewaskan 1 orang dan melukai 1 orang lainnya. (22/05/18 Tirto.id)

Sejatinya, baik calon pemimpin maupun masyarakat yang sadar akan masalah-masalah negara adalah ia yang berusaha tau menahu lalu berniat menumpas dan mencegah permasalahan negara yang rentang terjadi bahkan memerlukan jangka panjang untuk membasminya secara perlahan terutama menyangkut ranah hukum, HAM, korupsi dan terorisme sesuai dengan tema debat capres kali ini. Teruntuk para responsive pemilu tahun 2019 ini, baik untuk kedua pasangan calon, juru kampanye, koalisi, tim sukses dan pihak-pihak lainnya, Jangan hanya sibuk mencari kesalahan lawan debat. Hingga Lupa mencari solusi permasalahan negeri kita. Bijaklah dalam berdemokrasi!.

Penulis : Susi Susanti (Mahasiswi PPkn Fis UNM)

News Feed