by

Lembaga Kawal Publik (LKP) Mempertanyakan Hedonisme Anggaran Pengadaan

Wartasulsel.net,-Makassar-Seyogyanya pemerintah itu harus tetap konsisten terhadap pembangunan daerah di semua sektor.

Baru – baru ini santer terdengar rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menganggarkan karpet dan, 313 item barang untuk gubernuran atau rumah jabatan gubernur Sulsel sebesar Rp 4,6 miliar pada APBD 2019.

Kami dari LKP (Lembaga Kawal Publik) Sulsel sangat menyayangkan hal ini. Bagaimana tidak anggaran sebesar ini hanya untuk dipakai mengadakan barang-barang sederhana dengan nominal yang fantastis.

Tentunya kami menganggap bahwa pemerintah hari ini terkhusus gubernur dan wakil gubernur tidak lagi berada pada koridor dalam hal mengurus rakyat Sulawesi Selatan.

Bahwa pemerintah hari ini telah mempertontonkan gaya hedon kepada masyarakat terkait anggaran pengadaan berbagai barang di rujab.

LKP ( Lembaga Kawal Publik) menilai bahwa anggaran sebesar Rp 4,6 miliar itu dialihkan ke sektor yang sangat pemting dalam hal ini adalah pendidikan.
Bisa kita bayangkan berapa banyak generasi muda yang akan tertolong untuk melanjutkan sekolah bahkan sampai kejenjang tertinggi sekalipun.

Karpet untuk gubernuran sebenarnya tidak perlu semahal itu. Karena yang namanya karpet Rp 1 juta pun ya tetap saja namanya karpet gubernuran.

Pak Gubernur Nurdin Abdullah tolong hargai rakyat. Jangan lukai hati mereka dengan kemewahan yang tidak penting itu.

Maka dari itu kami dari LKP (Lembaga Kawal Publik) Sulawesi Selatan akan turun kejalan dalam rangaka menyuarakan aksi protes kami terhadap persoalan ini dan akan terus mengawal sampai persoalan ini diselesaikan.

Sulawesi Selatan hari ini masih membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah bukan malah menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak penting.

Adapun yang menjadi tuntutan kami adalah :

1. Membatalkan seluruh anggaran rujab gubernur yang terkesan mewah pada RAPBD 2019.

2. Gubernur NA harus meminta maaf kepada rakyat Sulsel atas anggaran yg tidak pro rakyat tersebut.

3. Kami akan turun terus menyuarakan aspirasi rakyat dalam bentuk demonstrasi jika tidak ada upaya dari gubernur untuk menghapus anggaran mewah itu.

(RAF/redws)

News Feed