Wartasusel.net, JENEPONTO– Program ke Menterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) konversi bahan bakar minyak (BBM) ke tabung gas elpiji isi 3kg (LPG) untuk nelayan kecil yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jeneponto sebagi mitra pemerintah, sangat disanyangkan dikarenakan bantuan tersebut diduga diwarnai pungli.
Diketahui bantuan berupa paket konverter kit dari ke menterian ESDM pusat, persatu nelayan, menerima 1 unit mesin motor perahu dibawah 13 Horse Power dan 2 buah tabung gas elpiji isi 3kg, digratiskan tanpa ada pembayaran satusen pun, namun sangat disayankan kalau penerima manfaat harus membayar 250 ribu, hingga 300 ribu rupiah yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Menurut pengakuan salah satu nelayan Dg Bulu warga Kampung Tanrusampe Barat, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Jeneponto, mengatakan “Sudah dua kali penyuluh datang di rumah membawa undangan tapi tidak dikasih karena tidak membayar 250 ribu rupiah,” seperti dikutip terkini.id
Hal tersebut, Komisi VII anggota DPR RI, Muktar Tompo, sangat menyangkan sikap Dinas Kelautan dan Perikanan Jeneponto jika informasi tersebut benar terjadi untuk nelayan di Jeneponto, ucap Muktar.
“Waduh,, Sy perjuangkan dengan sepenuh Hati.. ini murni untuk nelayan di Jeneponto. Tak ada pungutan apapun. Sy kecewa jika ada kejadian seperti ini, tulisnya lewat Via WhatsApp. Kamis, (01/10/2018) sekitar pukul 11.56 Wita.
Ia tambahkan, bantuan ini hasil kerjasama antara ke menterian ESDM pusat dengan komisi VII DPR RI. Menurutnya di komisi VII rananya pada kebijakan dan hal-hal yang sifatnya sangat teknis saja. Namun karena di Jeneponto itu ada dua bidang sektor pencaharian, yaitu, sektor dibidang pertanian dan kelautan.
“Dapil saya tidak ada bantuan yang kaya gini-ginian cuman karena kita perhatikan dapil sehingga kita perjuangkan. Yang kebetulan saya adalah putra daerah Jeneponto duduk di DPR RI komisi VII, kapan lagi.” Terangnya.
(SMS/redws)
