WARTASULSEL.NET – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) menggelar acara symposium nasional yang menghadirkan 50 ekonom lintas generasi guna membahas persoalan perekonomian bangsa Indonesia yang terjadi saat ini yang diadakan di hotel Grand Cikini.
Acara tersebut juga sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama empat tahun Jokowi-Jk memimpin bangsa ini. Acara yang di gelar pada hari sabtu, 20 oktober 2018 di jakarta itu menghadirkan praktisi ekonomi, akademisi, teknokrat ekonomi, mahasiswa, dll.
Sementara itu, pihak penyelenggara menyayangkan akan ketidakhadiran dari pihak pemerintah yang telah diundang, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami ingin membantu Pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi Pemerintah dalam bidang ekonomi karena permasalahan ekonomi harus kita pecahkan bersama-sama dan saling berbenah di semua sektor”, ungkap Hadi Rusmanto Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan nasional PB-HMI.
Menurutnya, selama kurun empat tahun jokowi-jk memimpin tentu banyak catatan-catatan dan kritikan dalam kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi yang diklaim 5,27%, namun pada kenyataannya daya beli masyarakat masih lemah. Artinya antara pertumbuhan ekonomi yang diklaim dan daya beli tidak seimbang, karena tujuan ekonomi tumbuh untuk kesejahteraan rakyat.
Ia pun menambahkan, bagaimana rakyat mau sejahtera jika daya beli masyarakat lemah. Apalagi rupiah tidak bisa membendung kenaikan dollar yang terus meroket. Rupiah pun tembus hingga lebih Rp.15.000/USDollar. Hal ini semakin mendorong naiknya harga barang khususnya produk yang menggunakan bahan baku yang diperoleh dari impor. “Bahan baku impor itu semua dibeli menggunakan dollar, sehingga kesemua itu otomatis menambah biaya produksi yang kemudian akan menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat”, tutur Hadi Rusmanto.
Menurut Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN) yang menjadi salah satu pembicara mengungkapkan, pemerintah perlu memperbaiki masalah struktural kebijakan pemerintah, kenaikan dollar memang sebagian dipengaruhi oleh faktor dari luar, tapi harus diingat juga ada faktor internal yang mempengaruhi, ada masalah dalam struktur ekspor-impor kita. “Ekspor kita masih buruk, lambatnya perkembangan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara luar, Indonesia memiliki sedikit perjanjian perdagangan Internasional yang dapat membuka akses pasar, ini menjadi PR buat Pemerintah”, tegasnya.
Tambahnya lagi, Pemerintah harus segera mengatasi struktur ekspor–impor dalam negeri agar dapat melindungi potensi ekonomi bangsa kita, dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Karena kemajuan suatu negara diukur dari kemajuan ekonomi di negara tersebut, sehingga pemerintah harus mempunyai skala prioritas dalam menangani perekonomian bangsa ini”, pungkas Eddy Soeparno.
Menurut Mega Oktaviani (Forum Masyarakat Ekonomi Syariah), Indonesia merupakan negara muslim yang besar sehingga seharusnya Pemerintah dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan ekonomi bangsa kita. Karena hari ini yang berkembang di Indonesia masih industri syariah yang hanya masih fokus di sektor keuangan saja. Pemerintah harus memperkuat sektor riil, sektor barang dan jasa berbasis syariah untuk menunjang ekonomi syariah di Indonesia agar daya beli meningkat.
“Indonesia saat ini masih menjadi konsumen saja, padahal pengeluaran muslim di dunia mencapai 12% dan ini diprediksi akan terus meningkat, harusnya pengelolaan ekonomi syariah dilakukan secara terpadu agar hasil yang optimal, menangkap peluang dengan 85% penduduk muslim Indonesia”, tutup Mega.
(Redws)
