by

Dinamika Perkembangan Politik Yang Mewarnai Situasi Pemilu 2019

Oleh : Mustara Sukardi*)

Wartasulsel.net,- Banyak dinamika politik nasional yang berkembang dari bulan September sampai Oktober 2018 yang mewarnai situasi Pemilu 2019, bahkan jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan sejumlah permasalahan. Dinamika-dinamika tersebut antara lain : pertama, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS.

Sementara itu, Komsioner KPU, Viryan Aziz merespons yaitu KPU telah menerima hasil analisis yang diberikan olek Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia mengatakan data analisis tersebut diberikan dari hasil analisis tiga elemen, yaitu NIK, Nama dan Tanggal Lahir. Data yang dianalisis partai merupakan data dari KPU, namun 4 angka dalam NIK yang diberikan diganti menjadi tanda bintang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dinas Dukcapil. Analisis yang dilakukan oleh partai tidak dengan menggunakan data NIK yang lengkap. Dengan demikian, lewat data NIK tersebut dapat dimungkinkan ditemukan pemilih ganda.

Sementara itu, Ketua Umum PAN dan Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan mengatakan, temuan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar pendataan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa valid dan memiliki akurasi yang baik. Jika KPU tidak bertindak cepat, maka akan muncul bahaya lantaran rakyat sudah tidak lagi percaya dengan independensi KPU. Jika tidak segera disempurnakan DPT tersebut maka tendensi distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu akan terjadi.
Kemudian, tanggal 17 September 2018, Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan, data kependudukan lebih dari 6 juta warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik terancam diblokir dan terancam tidak dapat menggunakan hak pilih di Pileg ataupun Pilpres 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 358 ayat 1 tentang Pemilu sendiri dijelaskan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Berikut ini isinya. Pasal 358 (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan. b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan; dan d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
Pada 19 September 2018, di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik usulan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kepada pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun pada hari H, Pemilu 2019.

Hal ini mempermudah KPU dalam mengakomodasi pamilih pemula. Anis Hidayah yang juga Direktur Eksekutif Migrant Care mengatakan, Migrant Care mempunyai data berbeda dengan Pokja Pemilu Luar Negeri soal jumlah WNI yang berada di luar negeri. Migrant Care menyebut jumlah WNI yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Salah satunya adalah survei Bank Dunia yang memperkirakan buruh migran Indonesia mencapai 9 juta. Ada 2 juta pemilih luar negeri yang diungkap oleh Pokja Pemilu hanya sama dengan jumlah buruh migran di Malaysia.

Ada sejumlah buruh migran yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Kemudian Wajid Fauzi, Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri mengatakan, jumlah DPT hasil perbaikan pertama mencapai 2.025.344. Jumlah DPT dari WNI yang berada di luar negeri itu akan diperbaharui kembali pada 15 Oktober 2018.
Kedua, banyaknya hasil survei yang dirilis menggambarkan rumitnya situasi menjelang Pemilu 2019. Hasil survei lembaga Y-Publica menunjukkan gerakan tagar 2019GantiPresiden saat ini makin populer.

Sebanyak 69,9% responden mengetahui atau pernah mendengar tentang gerakan ini. Popularitas gerakan ini berbanding terbalik dengan akseptansi dari masyarakat. Alasannya, jumlah masyarakat yang tidak setuju semakin meningkat. Mayoritas responden yang tidak mendukung gerakan #2019GantiPresiden sebanyak 68,6%. Sebanyak 75,6% responden menganggap gerakan tersebut tak lagi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Sebanyak 28,3% responden yang mengetahui gerakan #2019GantiPresiden menganggap sebagai gerakan bermuatan politik. 25% responden menganggap gerakan tersebut sebagai kampanye politik sebelum pemilu. Bahkan, ada 13,6% responden yang menganggap gerakan 2019GantiPresiden mengarah kepada makar. Sebanyak 32,1% responden menganggap gerakan itu menguntungkan kubu oposisi atau lawan politik Presiden Joko Widodo. Ada 20,6% responden yang menganggap gerakan tersebut menguntungkan kelompok anti-NKRI. Sebanyak 12,8% menyebut kelompok pendukung khilafah yang diuntungkan. Survei Y-Publica ini dilakukan pada 13-23 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden yang mewakili 120 desa di 34 provinsi Indonesia.
Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei soal ada lima isu yang juga dapat mempengaruhi kekalahan Jokowi. Isu pertama adalah isu #2019GantiPresiden. Kedua adalah isu tenaga kerja asing (TKA). Isu ketiga adalah isu ketidakpuasan ekonomi Indonesia, khususnya mengenai penyediaan lapangan kerja. Isu keempat yakni isu Islam politik. Isu ini tidak terkait bom, tapi mengenai apakah agama harus terpisah dari politik atau tidak. Isu kelima adalah persepsi Jokowi kuat dan menang masih di bawah 50%. Dari hasil survei, 32,30% responden meyakini Jokowi akan memenangi Pilpres 2019.

Sementara, Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC mengatakan, Saiful Mujani Research and Consunting (SMRC) menyatakan Presiden Jokowi masih mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali memimpin Indonesia. Ada 58,1 persen responden masih percaya kepada Jokowi, 13,3 persen sangat yakin dan ada 20,3 persen responden tidak yakin dengan kemampuan Jokowi memimpin kembali. Keyakinan pada kepemimpinan Jokowi, juga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat. Sebanyak 63,7 persen masyarakat cukup puas dengan pemerintahan saat ini, termasuk juga 9,7 persen merasa sangat puas dengan kinerja Jokowi dan 22,6 persen masih kurang puas.

Ketiga, fenomena kasus Ratna Sarumpaet. Sosok Ratna Sarumpaet sebelum melakukan “kebohongan publik” adalah sosok cukup dihormati berbagai kalangan karena keistiqomahan perjuangannya. Lihatlah contohnya, tokoh semacam Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pernah “membela” Ratna Sarumpaet dengan mengatakan, aksi penghadangan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 16 September 2018 menuai kecaman keras dari buruh. mengecam keras aksi tersebut. Tindakan penghadangan dan pemulangan Presidium Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) itu tidak dibenarkan di negara demokrasi. Perbedaan pendapat di negeri yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia harus dijunjung tinggi. Begitu juga kehadiran Ratna Sarumpaet ke Batam yang sebatas untuk mengisi sebuah diskusi. Tokoh-tokoh lainnya sekaliber Prabowo Subianto, Amien Rais, Fadli Zon dan sejumlah tokoh lainnya, juga “termakan hoax” Ratna.
Buntut dari hoax yang diluncurkan Ratna S juga menyebabkan kedua kubu pendukung Pilpres saling melaporkan musuhnya ke Polisi. Tanggal 10 Oktober 2018, Pitra Ramdhoni Nasution yang juga Kuasa Hukum Eggi Sudjana mengatakan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri akhirnya menerima pengaduan Eggi Sudjana atas pencemaran nama baik oleh Farhat Abbas. Pelaporan terhadap Farhat Abbas tuduhan mencemarkan nama baik, sebab sebagai advokat, merasa direndahkan karena berdasarkan UU 13/2008 tentang Advokat, dirinya berhak menjalankan upaya hukum terhadap klien yang dibelanya. Sebelumnya, Farhat melaporkan Eggi dan 16 politikus lainnya pada 3 Oktober 2018, karena dianggap menyebarkan berita bohong soal pengeroyokan Ratna Sarumpaet.

Menurut Djayadi Hanan yang juga Direktur Syaiful Mudjani Research and Consulting mengatakan, kasus berita bohong yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet tidak berdampak singnifikan terhadap larinya para pendukung calon presiden Prabowo Subianto, bahkan pendukung Prabowo akan semakin militan. Soal pendukung barisan Prabowo tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini dikarenakan, pendukung loyal Prabowo adalah kelompok anticapres petahana, Jokowi. Konsekuensi terbesar yang akan didapat Prabowo yang turut menceritakan ulang kisah Ratna, adalah akan sulit meraih suara swing voters.

Keempat, ekses dinamika internal dan “konflik internal” Parpol mulai mengemuka. Selama 18 tahun, PKS Bali tumbuh di delapan Kota/Kabupaten di Bali, ada tujuh dewan pengurus wilayah (DPW) yang ikut mengundurkan diri, kecuali Gianyar. Di Tabanan, Ngadenan, Ketua DPD PKS Tabanan mengatakan, pengurus dan anggota DPD PKS Tabanan mengundurkan diri sebagai kader PKS, karena sikap DPP PKS di bawah kepemimpinan Sohibul Imam yang secara sepihak menunjuk Hilmun Nabi selaku Ketua DPW PKS Bali. DPP PKS menunjukkan Hilmun Nabi tanpa melakukan koordinasi, musyawarah dan tidak melakukan pemilihan secara mekanisme AD/ART partai. Mulai tumbuhnya otaritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi kader dituduh tidak loyal. DPP PKS antidemokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan. Sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yang menjadi identitas PKS selama ini. Untuk di Tabanan sendiri ada sebanyak 100 kader PKS yang ikut mengundurkan diri bersama pengurus partai. Menurutnya, kasus Fahri Hamzah menimbulkan kekhawatiran bagi para caleg, bila memiliki perbedaan dengan DPP PKS.

Sebelumnya, Mahfudz Sidiq, mantan Wakil Sekjen DPP PKS mengatakan, sikap para petinggi partainya yang tidak mengantisipasi terkait ancaman para kader hengkang, terkait para calon anggota legislatigf yang akan mengundurkan diri dari pencalonan. Sedangkan, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sejumlah fungsionaris dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Parepare, mengundurkan diri dan bergabung dalam Partai Gerinda, kader lainnya, memilih untuk mundur dari Caleg, namun tetap berada dalam partai, termasuk dua legislator aktif Fraksi PKS Parepare.

Kelima, masalah penanganan politik uang. Abhan, Ketua Bawaslu dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini mengatakan, Bawaslu membedakan regulasi penanganan terkait politik uang dalam Pilkada dan Pemilu. Undang-Undang Pemilu tidak progresif dalam menangani politik uang. Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemberian sanksi dapat diberikan kepada penerima dan pemberi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya penerima yang dapat diberikan sanksi bila terjadi politik uang. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada subjek pelaku money politik. Dalam UU Pilkada, subjeknya adalah siapa saja yang melakukan, sehingga hal ini dianggap dapat mempermudah penegakan sanksi. Sedangkan dalam UU Pemilu, subjek pelaku politik uang dibedakan menjadi tiga fase, sesuai tahapan kampanye. Menurutnya, dalam UU ini seluruh pelaku baru dapat dikenakan sanksi bila politik uang terjadi pada saat pemungutan suara. Di UU 7 money politics dibedakan 3 fase, pertama kampanye yaitu unsurnya adalah segi pelaksana kampanye, itu ketika di masa kampanye. Fase kedua ketika masa tenang, unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye. Ketiga adalah hari pemungutan, unsurnya yaitu subjeknya semua orang, ini yang baru bisa mudah dijerat.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia. Tinggal di Desa Jatisawit, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Comment

Leave a Reply

News Feed