by

Dinamika dan Blunder Politik Menjelang Pilpres 2019

Oleh : Mustara Sukardi *

Wartasulsel.net,- Fluktuasi mewarnai dinamika politik menjelang Pilpres 2018. Walaupun sudah memasuki masa kampanye, namun Pemilu 2019 belum terlalu menggema di masyarakat. Berita dan informasinya masih kalah dibandingkan berita gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, gempa di Donggala, Sulawesi Tenggara, gempa di Mamuju, Sulawesi Barat dan Blitar, Jawa Timur.

Namun, blunder-blunder politik tetaplah terjadi menjelang Pilpres 2019. Salah satu dinamika yang terjadi adalah debat terkait DPT Pileg dan Pilpres, yang awalnya dikemukakan olej Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT Pileg dan Pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada 5 September 2018. Alasannya, dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

Menurut Zulkifli Hasan, Ketua MPR mengatakan, temuan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar pendataan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa valid dan memiliki akurasi yang baik. Jika KPU tidak bertindak cepat, maka akan muncul bahaya lantaran rakyat sudah tidak lagi percaya dengan independensi KPU. Namun, masalah ini sudah discounter oleh salah satu Komisioner KPU. Masalah ketidakvalidan data pemilih tampaknya juga masih menjadi kendala untuk diselesaikannya. Data kependudukan lebih dari 6 juta warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik terancam diblokir dan terancam tidak dapat menggunakan hak pilih di Pileg ataupun Pilpres 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 358 ayat 1 tentang Pemilu sendiri dijelaskan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik usulan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kepada pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun pada hari H, Pemilu 2019.

Hal ini mempermudah KPU dalam mengakomodasi pamilih pemula. Di Kalianda, Lampung Selatan, terinformasi bahwa PKPI, PPP dan Garuda wilayah Kabupaten Lampung Selatan terancam tidak dapat mengikuti kontestasi pada Pemilu April 2019 menyusul penolakan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh partai-partai tersebut oleh KPU. Dari 16 partai peserta pemilu 2019, hanya ada 13 partai yang telah menyerahkan LADK.

Sesuai dengan PKPU Nomor 24 tahun 2018, pada pasal 67 memuat sanksi bahwa, partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan, KPU/KIP Kabupaten /Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 ayat (8) dikenai sangsi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dinamika menarik lainnya adalah belum tentu dukungan elit akan didukung oleh grassroots atau basis massanya, seperti pernyataan Anita Wahid yang juga puteri ketiga Gus Dur yang mengatakan, meski keputusan kakaknya, Yenny Wahid, atas nama keluarga memilih Jokowi-Ma’ruf, namun keputusan tersebut tidak otomatis diikuti anak yang lain dan pengikut Gus Dur, sebab sebagai satu keluarga dan jaringan Gus Dur tetap menjaga netralitas.
“Keluarga dan para Gusdurian akan senantiasa memberi ruang pada semua kandidat Capres untuk bersama-sama mewujudkan visi Gus Dur dalam membangun Indonesia,” tegas Anita Wahid.

Blunder politik

Langkah Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menolak kedatangan Cawapres Sandiaga Uno di Sumenep. Hal itu dilakukan karena Sandiaga S. Uno merupakan salah satu orang penting yang berada di balik kasus “kejahatan-ekstraksi” Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi melalui PT. Merdeka Copper Gold Tbk. Penghacuran ekologi dan pengrusakan lingkungan di Tumpang Pitu. Hal itu juga berdampak pada kehidupan sosial-budaya-ekonomi penduduk setempat.

Oleh karena itu, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep, menyatakan sikap : Pertama, menolak kedatangan Sandiaga S. Uno di Kabupaten Sumenep. Kedatangan Sandiaga harus kita tolak bersama karena ia memiliki “dosa sosial-ekologis” yang sangat besar, yakni: perampasan dan pengrusakan lingkungan melalui industri tambangnya terhadap kurang lebih 900 ha. lahan hijau di Tumpang Pitu.

Kedua, mengingat berdasarkan rundown kegiatannya yang kami baca, bahwa Sandiaga S. Uno rencana hadir ke Kabupaten Sumenep atas nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI 2019 mendatang, kami meminta ke Pemkab Sumenep untuk mempertimbangkan ulang atas rencana penyambutan kedatangannya. Kami tidak ingin Pemkab Sumenep mendukung agenda politik Cawapres yang memang menjadi dalang di balik kejahatan ekstraksi, seperti di Tumpang Pitu.

Ketiga, kami mengajak kepada semua kalangan, terutama di Sumenep, untuk juga ikut terlibat dalam penolakan kedatangan Sandiaga S. Uno. Penolakan terhadap Sandiaga ini akan menjadi penanda atas militansi dan idealisme kita sendiri untuk menjaga kedaulatan rakyat yang selama ini selalu tertindih oleh rakus dan arogansinya elit politik dan pengusaha tertentu.
Menurut penulis, langkah Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) walaupun benar alasannya, tetap dapat dikatakan sebagai blunder politik, karena tidak ada dalam ajaran Islam yang akan bertamu atau berkunjung ke rumah atau daerah kita ditolak.

Disamping itu, seharusnya mungkin akan lebih baik jika masyarakat Sumenep ketika Cawapres Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja diajak untuk berkomunikasi serta diberikan masukan, solusi bahkan tuntutan seperti yang disebutkan FNKSDA tersebut.
Blunder politik kedua adalah adanya pernyataan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut pasangan Capres/Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak memiliki hubungan erat NU. Mengapa disebut blunder? Karena bagi kiai-kiai NU adalah wajar didatangi oleh calon kepala daerah, karena memang sebaiknya NU dan Ormas lainnya netral dalam Pilpres 2019, agar Ormas Islam dan tokoh-tokoh agama tetap dapat menjaga keselamatan aqidah, akhlak dan ukhuwah di tahun politik saat ini, karena tidak menutup kemungkinan akan banyak fitnah dan ghibah di tahun politik yang semakin memanas.

Sebelumnya, Prabowo sempat bertemu dengan K.H. Maimoen Zubair yang merupakan tokoh PPP dan NU di Kompleks Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, pada 29 September 2018, termasuk dengan Kiai Misbach.
Blunder politik ketiga adalah adanya pernyataan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB bahwa impor pangan membahayakan, merusak, harga dan tidak menyejahterakan rakyat. Saat ini, pemerintah lewat kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengimpor jutaan ton garam, beras, gula , dan daging. Hasil audit BPK, impor tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur.

Walaupun pernyataan ini bersifat “populis” dan dapat menarik simpati kalangan petani, namun pernyataan ini juga dapat diterjemahkan oleh “lawan politik” mereka sebagai bentuk kurang solidnya Parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, sebab Mendag adalah politisi dari Partai Nasdem.
Menurut penulis, perpecahan akibat konflik internal yang dialami Parpol jelas akan mengurangi soliditasnya dalam mendukung salah satu Paslon, seperti yang dialami tujuh pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Bali yang mengundurkan diri. Menurut Ngadenan, Ketua DPD PKS Tabanan mengatakan, pengurus dan anggota DPD PKS Tabanan mengundurkan diri sebagai kader PKS, karena sikap DPP PKS di bawah kepemimpinan Sohibul Imam yang secara sepihak menunjuk Hilmun Nabi selaku Ketua DPW PKS Bali. DPP PKS menunjuk Hilmun Nabi tanpa melakukan koordinasi, musyawarah dan tidak melakukan pemilihan secara mekanisme AD/ART partai. Untuk di Tabanan, Bali, ada sebanyak 100 kader PKS yang ikut mengundurkan diri bersama pengurus partai.

Sebelumnya, tanggal 18 Juli 2018 sejumlah fungsionaris dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Parepare, mengundurkan diri dan bergabung dalam Partai Gerinda, diantaranya yakni, Pimpinan PKS Kecamatan Soreang, Ahmad Hunaini, Kecamatan Ujung, Munir Amin, dan beberapa kader lainnya yakni Muhammad Azhari, dan Nini Suryani. Sementara, kader lainnya, memilih untuk mundur dari Caleg, namun tetap berada dalam partai, termasuk dua Legislator aktif Fraksi PKS Parepare, yakni Muh. Iqbal Chalik dan S. Parman Agoes Mante.

Bagaimanapun juga, untuk memenangkan Pilpres 2019 diperlukan strategi dan taktik politik yang cerdas, dimana untuk mendapatkannya harus dengan mendapatkan informasi yang valid dan tepat soal kekuatan dan kelemahan lawan politik mereka. Disamping itu, kelompok atau kubu yang sering melakukan sarkasme politik, berniat untuk melakukan kecurangan, menzolimi, mengeluarkan pernyataan yang “nyinyir atau asbun” serta bersifat reaksioner atau kurang sabar dalam menilai dan menganalisis perkembangan situasi dan kondisi diperkirakan akan gigit jari di akhir Pilpres 2019.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia. Tinggal di Jatisawit, Indramayu, Jawa Barat.

News Feed