by

Dewan Sorot Pelayanan Kesehatan di RSUD Jeneponto

Wartasulsel.net,- JENEPONTO- Sedikitnya tiga Fraksi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto melalui Rapat Parepurna Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada APBD perubahan tahun 2018. Meminta perhatian penuh kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di rumah sakit.

Salah satu diantaranya, dari Fraksi Golkar Ibu Fatma, menuturkan, dari hasil resenya beberapa hali lalu di lapangan rata-rata keluhan-keluahan masarakat tentang pelayanan pihak rumah saki. Tutur Ibu Fatma saat ditemui diruang rapat usai gelar Paripurna Ranperda. Sabtu, (22/09/2018)

Menurut Ibu Fatma, terkadang pihak rumah sakit lebih mendahulukan administrasi ketimbang pelayanan. Semestinya pihak rumah sakit, mengutamakan pelayanan dan mengambil tindakan cepat bilamana ada pasien yang membutukan pelayanan, ungkapnya.

“Saya kasihan masyarakat, kalau dipulangkan hanya kerena persoalan tidak lengkap administrasi, atau tidak ada biaya pengobatannya, kan kasihan, apalagi mereka sama sekali tidak punya uang,” nada kasihan Fatma.

Menaggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah (sekda) Jeneponto dr. Syafruddin Nurdin, (Mantan Kepala Dinas Kesehatan) menuturkan sehubungan keluhan-keluahan masyarakat yang ditampung oleh para anggota dewan tersebut melalui hasil resesnya dilapangan telah kami sikapi.

“Kemarin hari kami sudah panggil Dokter spesialis, dan Doktor-doktor para manejemen rumah sakit untuk mengkomunikasikan atas masukan-masukan masyarakat ini, agar kiranya di beri kebijakan,” katanya.

Ia mengaku bahwa keluhan-keluhan masyarakat yang ditemukan itu, berupa obat-obatan yang berhubungan dengan logistic, adanya ruangan yang mungkin kurang nyaman bagi pasien. dan semuanya ini sudah ditangani oleh pihak manjenemen rumah sakit, termasuk hasil pertemuannya beberapa hari lalu.

Ditanya terkait kebijakan BPJS terhadap masyarakat yang belum memiliki kartu KIS dan BPJS, jawabnya.

“Sebetulnya masyarakat miskin kita itu kan, sisa 15%, (55 ribu sekian), sementara kita sudah keluarkan kartu KIS hampir 80 ribuan sekian. Sehingga saya herankan kalau masyarakat masih ada yang belum memiliki kartu,” paparnya.

Menurutnya, kalau memang ada masyarakat terbukti belum memiliki kartu, se segera mungkin bersama dengan pemerintah setempatnya memasukkan datanya ke dinas sosial agar dapat direkrut menjadi peserta BPJS/KIS.

“Dan sampai detik ini katanya, belum mendapati pasien yang dipulangkan oleh pihak rumah sakit, Karena saya awasi betul,” jelasnya.

Yang ada, kata dia, setelah dilayani secara administratif, pihak rumah sakit pasti minta, karena segala hal yang berhubungan dengan pemakaian atau yang digunakan di rumh sakit akan di pertanggungjawabkan, karena menyangkut uang negara.

“Nah kalau tidak ada relistrasi rumah sakit, maka bisa saja kita di anggap fiktif, yang sementara pihak rumah sakit telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Intinya Utamakan Pelayanan karena sudah menjadi protaf sekarang,” tegasnya.

(SMS/redws)

News Feed