by

ISMEI Sesalkan Kebijakan Import Beras Oleh Pemerintah

WARTASULSEL.NET, JAKARTA – Naiknya Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) sekitar 4,41 persen di sektor pertanian pada tahun 2017-2018, tidak diikuti Pemerintah dengan menciptakan swasembada pangan nasional. Hal tersebut dilihat dari keputusan Pemerintah mengeluarkan Surat Persetejuan Import (SPI) terkait impor hasil pertanian.

Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) melalui Hafid ( Kabiro PP ISMEI ) menyayangkan Pemerintah yang saat ini semakin lama kian membingungkan kebijakannya. “Kami mengindikasikan bahwa ada permainan antara oknum pengambil kebijakan dengan perusahaan asing. Akibatnya permainan itu akhirnya berdampak pada pelaku sektor pertanian, termasuk terkait masalah kesejahteraan petani”, terangnya.

wartasulsel

Jika dilihat dari penelitian, bahwa yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan adalah dari sektor pertanian. Pasalnya, teotorial sektor pertanian di negeri ini sangat besar. Sedangkan terkait masalah kontribusi sektor pertanian dalam penurunan jumlah kemiskinan, bisa mencapai 66 persen, dalam rinciannya 74 persen di perdesaan dan 55 persen berada di perkotaan.

Logikanya ketika Pemerintah tidak mampu menciptakan swasembada pangan bisa diasumsikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian tidak mampu memberikan kontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Tak hanya itu, permasalahan mengenai pertanian juga tidak bisa lepas dari adanya import bahan pangan dari negara lain.

Semua itu terbukti ketika Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Persetujuan Import (SPI) dan menugaskan pada Perum bulog. Dan saat ini sudah datang beras import dari Vietnam sedangkan Dirut Bulog mengatakan bahwa gudang masih penuh, yang artinya kebutuhan beras masih mencukupi, tapi mengapa Pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan untuk import beras di masa panen raya.

Sebuah pertanyaan besar, terkait keputusan Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Persetujuan Import (SPI). Hal yang paling mendasar, dan patut kita cermati ialah, apakah kebutuhan pangan di negara ini tidak bisa tercukupi dari petani para petani dalam negeri (?), atau justru import tersebut, sebagai salah satu cara permainan dalam menghadapi tahun politik mendatang (?).

terkait masalah itu, tentunya kita sebagai kaum intelektual patut untuk mempertanyakan hal tersebut. Jangan sampai apa yang dilakukan Pemerintah tentang keputusan import tersebut, justru membuat para petani sengsara.

Andi Rante Selaku Sekjen PP ISMEI menyambung bahwa permasalahan import terkait hasil pertanian itu memang tidak baru-baru ini saja membuat polemik. Beberapa tahun sebelumnya juga ada keputusan hal yang sama. Kami berharap, dengan adanya keputusan itu, tidak menjadikan pemerintah berpikir secara instan.

“Menjelang Kongres ISMEI yang akan digelar di Jakarta, kita akan melakukan konsolidasi dengan para kader di Senat/BEM Ekonomi se-Nusantara untuk melakukan evaluasi atas kebijakan pemerintah yang kurang populis di sektor ekonomi tersebut”, pungkas Andra – sapaan akrab Andi Rante

 

“Jangan sampai dengan adanya keputusan impor tersebut, justru malah tidak memikirkan tentang bagaimana meningkatkan hasil pertanian para petani. Rasanya kita juga tidak asing dengan keluhan para petani terkait masalah pupuk dan sebagainya. Hal seperti itu juga seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah”, tutupnya.

(fandyws)

News Feed