by

Pemdes Parangmata Bareng UIT Fakultas Sospol Gelar Pelatihan Adminstrasi Pemerintah Desa

WARTASULSEL.NET, Takalar – Dalam rangka mensukseskan Program Pemerintahan Desa (PMD) di Desa Parangmata. Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerjasama dengan Pemerintah Desa Parangmata Gelar Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa. Berlangsung di Cafe Andini, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Minggu (13/05/2018).

Berdasar dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Permendagri Nomor 47 membahas tentang Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Keuangan dan Administrasi lainnya.

Narasumber dalam pelatihan, Dr.Agustan, M.Si yang diamanahkan untuk membawakan materi Administrasi Pemerintahan Desa dan rekannya Dra. Nani Harlinda, M.Si membawakan materi terkait Pemerintahan Desa.

Adir pada kegiatan tersebut, diantaranya Anggota BPD Desa Parangmata, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat yang ada di Desa Parangmata serta beberapa insan pers.

Yang dimaksud Pemerintahan Desa, yaitu pemerintah Desa dan BPD. Masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah Desa yakni kepala Desa dan semua jajarannya. Jadi BPD tidak termasuk di pemerintah Desa dan mempunyai struktur organisasi tersendiri, jelas Dra.Nani Harlinda, M.Si saat memberikan penjelasan materinya.

“Pemerintah Desa sebagai lembaga Eksekutif, dan BPD sebagai lembaga legislatif. Olehnya itu, perlu ada kerjasama yang baik antara Kepala Desa dan BPD. Keberhasilan dalam membangun dan memajukan Desa harus saling berkoordinasi,” tegas Nani.

Sementara Dr.Agustan, M.Si dalam pemaparan materinya mengungkapkan bahwa, hak otonomi Desa adalah hak dan kewajiban yang mengatur masyarakat secara administrasi. Dalam arti luas, yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam proses untuk mencapai sesuatu dengan memberdayakan semua orang yang terlibat di dalamnya.

“Administrasi dalam arti sempit, yaitu proses tata usaha desa untuk menciptakan keteraturan di Desa. Jadi BPD itu berfungsi seperti DPRD, yakni membuat Rancangan Peraturan Desa (RPD), tapi tidak bisa melebihi pemerintah Desa,” tutur Dr.Agustan.

Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD tidak bisa diberlakukan tanpa persetujuan Kepala Desa, sama halnya peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa tidak bisa diberlakukan tanpa persetujuan BPD. Sebaliknya, Peraturan Desa bisa di berlakukan bila mana BPD dan Pemerintah Desa bekerja sama dalam pembuatan dan menyepakati peraturan tersebut,” tambahnya.

Oleh sebab itu, perlu ada buku peraturan Desa untuk mencatat semua peraturan yang dibuat, seperti:  Buku inventaris dan kekayaan Desa, Buku peraturan Kepala Desa, Buku data induk kependudukan Desa, Buku data mutasi (pindah) penduduk Desa, dan buku data rekap penduduk tiap bulan.

Lanjutnya lagi, jika tidak terjadi kesepakatan dalam pembuatan peraturan baru Desa, maka harus kembali ke peraturan lama. Jika peraturan lama tidak ada, maka kembali ke undang-undang yang mengatur, jelasnya lagi

Sebagai Kepala Desa, harus membuat peraturan untuk suatu Desa, kerena Kepala Desa yang mengepalai seluruh jajarannya. Sedangkan Sekretaris Desa itu mengepalai persoalan kantor Desa,” terang Dr.Agustan, M.Si.

Kepala Desa Parangmata, H.Nursalam, SH, yang juga adalah tuan rumah dalam kegiatan ini, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan puji syukur atas kehadiran mahasiswa Universitas Indonesia Timur, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri pemerintah Desa atas kerjasamanya.

“Kehadiran bapak/ibu ataupun Mahasiswa selama dua hari di Desa kami ini melakukan kegiatan bakti sosial memberikan manfaat yang besar di masyarakat dan pemerintah Desa parangmata.” tutup Kepala Desa Parangmata, H.Nursalam, SH.(rls)