by

Panwaslu Takalar Bentuk “Desa Sadar Pemilu”

Wartasulsel.Net_Takalar, Panwaslu Kabupaten Takalar telah melakukan terobosan ide gemirlian yaitu “DESA SADAR PEMILU” yang pertama kali dilakukan oleh Kabupaten di seluruh Indonesia, yang di gelar di Hotel Grand Kalampa pada tanggal 11 Mei 2018 hari Jum’at pukul 08.30-16.00 Wita, (12/05/2018).

Dalam Rapat Koordinasi Mitra Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan tema, “DESA SADAR PEMILU”, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan terintegritas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018 yang aman dan damai.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Anggota KPU, Pengurus KORPRI Takalar, MPD KAHMI, PD.Muhammadiyah, BPMD, DUKCAPIL, Bagian Pemerintahan, Satpol PP, PC.Nahdatul Ulama, Forum Awas, LKBH Korpri, PC.Pemuda Muslim Indonesia, PC.HMI, PCMII, DPC SEMMI, PD.IMM, Tenaga Pendamping Desa, Kordinator PHL Panwaslu Se-Kabupaten Takalar, Lurah Bareng, Lurah Parangluara, Lurah Canrego, Kepala Desa Massamaturu, Desa Bontokassi, Desa Bontokaddopepe, Desa Lagaruda, Pengurus YAPMA, Kontributor Suaralidik, Kontributor Liputan Lima, Kontributor Celebes TV, Kontributor Takalar Terkini, dan Staf Panwaslu Kabupaten Takalar.

Sebagai Narasumber Komisioner Panwaslu Kabupaten Takalar, Nellyati Makkarumba S.Hum, Sekertaris KORPRI Takalar, Ridwan Maulana, LKBH Korpri Kabupaten Takalar, Nur Ikhsan.

Ibrahim, S.S, Ketua Panwaslu Takalar membuka acara dengan mengucapkan Alhamdulillah salah satu syukuran pada hari ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pengawasan dengan mitra kami Panwas Kabupaten Takalar, jadi janganki lupa pada tanggal 27 juni adalah pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Olehnya itu kami di panwas melakukan Rapat koordinasi mitra pengawas pemilu dengan semua stecholder bahkan seluruh masyarakat, sehingga kedepannya tidak ada masyarakat atau seluruh stecholder yang dilakukan klarifikasi.”ujar Ibrahim Salim S.S

“DESA SADAR PEMILU” ada 8 Desa mensupport program ini yakni Kelurahan Bajeng, Kelurahan Parangluara, Kelurahan Canrego, Desa Massamaturu, Desa Bonto Kassi, Desa Bonto kaddopepe, Desa Lagaruda.

Pimpinan Panwaslu Takalar, Nellyati S.Hum menyampaikan dalam materinya bahwa Desa Awas atau Desa Sadar Pemilu merupakan salah satu rekomendasi dari hasil sosialisasi di tingkat kecamatan sehingga Panwas Kabupaten berkewajiban untuk melakukan rencana tindak lanjut dari seluruh pertemuan, baik dari stecholder, baik dikabupaten maupun di tingkat kecamatan, setiap kami memberikan informasi kepada Bawaslu Provinsi bahwa telah lahir sebuah ide untuk dibentuk sebuah Desa sadar pemilu”, dan ini sangat direspon oleh Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu RI.

Dari sembilan kecamatan yang telah dilakukan sosialisasi pengawasan ada 8 Desa dan Kelurahan yang mensupport sosialisasi Desa Awas itu, olehnya itu diseluruh Indonesia ide ini baru pertama kali muncul di Kabupaten Takalar yakni “Desa Sadar Pemilu”.”jelas Nellyati

Dalam sebuah perumusan dalam menggali indikator pelanggaran di tingkat desa yakni:

1. Aspek Administratif, bagaimana Discapil dapat mengidentifikasi masyarakat agar dapat memiliki KTP-El, sehingga wajib pilih di Desa atau Kelurahan tidak ada lagi yang tidak memiliki KTP-El,

2. Aspek Sarana dan Prasarana, Desa atau Kelurahan awas memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang tentang pendidikan politik di masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa itu pengawasan kemandirian

3. Aspek Subtantifnya, dimana masyarakat desa atau kelurahan sadar pemilu yang memiliki pemerintah akan sadar dengan hak kewajiban politiknya serta responsif terhadap pelanggaran pemilu.”tegas pemimpin yang cerdas ini Nellyati S.Hum

Ketua KORPRI Takalar, Ridwan Maulana menuturkan bahwa secara struktural di KORPRI Takalar tentang PNS/ASN agar di utamakan indenpendensinya untuk tidak melakukan politik praktis dan tidak dukung mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur SulSel, dan tetap menjaga netralitasnya sebagai ASN, serta disampaikan pula kepada PNS yang benar terbukti melakukan pelanggaran secara sah akan diberi sanksi bagi ASN yang tidak Netral.”tegas Korpri Takalar Ridwan Maulana

Ketua LKBH Korpri Takalar, Nur Ikhsan mengungkapkan ada beberapa persoalan ASN yang perlu dipahami yakni persoalan Korupsi dan Politik keterkaitan struktural sebagai ASN.”tutup Nur Ikhsan.(*)