by

Pesan Hari Ini : “Politik Becak”

WARTASULSEL. NET,  – Becak adalah kendaraan umum seperti sepeda tidak bermotor beroda tiga,bertutup, satu sedel dibelakang, tempat duduk untuk penumpang di depan, dijalankan dengan tenaga manusia.

Kata becak saat ini menjadi populer karena dinaikkan elektabilitasnya oleh Gubernur DKI. Becak ingin dihidupkan lagi di kawasan tertentu di Jakarta. Bahkan Wagub DKI mengusulkan pengemudi becak akan dilatih teknik-teknik khusus supaya layanannya kepada penumpang lebih baik.

Menyambut hal tersebut, perbincangan bahkan analisis tentang becak bermunculan. Layaknya seperti asap yang tebal atau tabir yang gelap, kebijakan Pemprov DKI tentang becak tersebut bisa menutupi sesuatu hal yang lebih esensial dan prinsip tentang tata kelola pemerintahan  yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya.

Diluar konteks melambungnya becak dalam perbincangan transportasi alternatif diJakarta, becak memang menarik untuk menjadi sebuah filosofi politik. Becak,yang penekanannya kendaraan untuk mengangkut penumpang dengan tenaga manusia,cukup relevan jika dihubungkan dengan strategi elit politik tertentu saat iniuntuk mencapai tujuan.

Tenaga manusia, dalam konteks alat transportasi becak, dikritisi karena dalam zaman yang sudah modern, transportasi sudah menggunakan mesin dengan sumber energi  tertentu, sehingga tidak lagi mengeksploitasi tenaga manusia.

Manusia harus dimuliakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, tidak dieksploitasi tenaganya untuk hasil yang cenderung minimal.

Menaikkan kualitas hidup pengemudi becak bisa dilakukan dengan memberikan pekerjaan lain yang lebih baik, dari segi proses maupun hasilnya.

Usulan menghidupkan kembali becak sebagai alat transportasi di Jakarta tentu hanya akan menjadikan para pengemudi becak sebagai “objek” politik yang kurang sehat di tengah kemajuan zaman yang lebih mengutamakan kecepatan dan kemampuan angkut masal.

Diumpamakan dengan becak, elit politik saat ini dikritisi karena ada yang menggunakan isu-isu primodial dan identitas SARA untuk meraih tujuan kekuasaannya.

Padahal kekuasaan tersebut seharusnya diperoleh dengan kepercayaan pemilihnya atas kompetensi dan kemampuannya untuk memimpin dan membawa masyarakat menjadi lebihbaik.

Strategi mengangkut elit politik menuju tujuannya dengan isu-isu primodial dan identitas SARA, di zaman yang seharusnya menjunjung pluralisme dan kebhinekaan memang terjadi. Elit politik yang menggunakan strategi ini diduga karena lebih murah biayanya.

Selain murah juga lebih cepat, militan, serta memancing media massa untuk mempublikasikan, yang secara langsung akan menaikkan elektabilitas.

Daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersatu dalam satu kekuatan karena merasa identitasnya terusik dimanfaatkan dan dimainkan elit politik untuk menjadi kendaraannya menuju kekuasaan.

Strategi politik seperti di atas memang efektif di tengah situasi politik yang panas dengan karakteristik masyarakat yang cenderung mudah ramai untuk hal-hal yang menyangkut identitas dasarnya.

Ego masyarakat untuk menonjolkan identitasnya dimanfaatkan oleh elit politik sebagai energi untuk mendorong kendaraannya menuju kekuasaan.

Zaman sudah semakin berkembang, demokrasi dan politik yang sehat harus dijalankan,demi membawa warga negara menjadi lebih baik, sejahtera, adil dan makmur.

Di era yang modern, terbuka, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sudah tidak relevan lagi “politik becak” digunakan. Isu-isu primodial yang menggunakan identitas SARA tidaklah pantas diusung sebagai energi untuk mendorong mesin politik meraih kekuasaan.

Isu-isu kinerja yang baik, bebas korupsi, peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan, penghargaan terhadap perbedaan seharusnya menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.

Kepala daerah sebagai pemimpin masyarakat akan dituntut membawa masyarakat menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih anarkis, terkotak-kotak, atau lebih mundur ke zaman sebelumnya.Tentu saja untuk membawa masyarakat menjadi lebih baik, pemimpin yang terpilih sebaiknya tidak menggunakan politik yang mengeksploitasi identitas SARA.(quretacom)