by

Hairil Anwar: Rapat Pembahasan APBD yang Dianggapnya Cacat Hukum

WARTASULSEL.NET, TAKALAR – Kisruh pembahasan APBD 2018 berlanjut. Wakil Ketua DPRD Takalar, Hairil Anwar yang juga Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dituding oleh sejumlah anggota DPRD Takalar, malas mengikuti rapat agenda pembahasan yang rutin digelar oleh parlemen.(29/11/2017).

Selain disebut malas rapat, Hairil Anwar yang kerap disapa Daeng Gading juga dituding sudah dua tahun tak menanda tangani pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Seperti di beritakan berita kota online

Hairil Anwar mengkonfirmasi ketidak hadirannya di rapat badan anggaran.

“Saya dan banggar lain ikut di pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2018. Dan tidak mengikuti pembahasan selanjutnya. Bahkan tidak tanda tangan APBD. Karena saya melihat ada celah pelanggaran dalam pembahasan ” tutur ketua PKS Takalar ini.

Ada 10-16 legislator DPRD tidak ikut dalam pembahasan APBD. Ketua Komisi 2 sulaiman Rate Dg Laja menceritakan kronologisnya :

“Awalnya pembahasan KUA PPAS berjalan seperti biasa. Semua hadir membahas. Dalam rapat paripurna Penyerahan APBD, beberapa fraksi melakukan pergantian komposisi di alat kelengkapan komisi. Pimpinan membuat Surat Keputusan komposisi baru.

Otomatis di adakanlah pemilihan pimpinan komisi.  Ada surat pimpinan. Pemilihan juga di pandu oleh pimpinan DPRD. Ada berita acara pemilihan.

“Mungkin karena merasa ada yang kalah, lalu minta dibatalkan dan kembali ke komposisi awal.

“Kubu fraksi Golkar dkk yang minta rolling komisi. Setelah di kalah minta dibatalkan.

Lebih lanjut legislator tiga periode ini menjelaskan.
“Harusnya yang membahas APBD 2018 adalah pimpinan komisi yang baru. Dan itu tidak dilakukan. Dibahas tanpa quorum komisi.

“SK rolling komisi tidak bisa di batalkan, kecuali memasukkan ulang komposisi yang lama, melalui agenda rapat bamus ” kilahnya.

Sulaiman Laja menambahkan ada banyak legislator yang tidak menhadiri pembahasan APBD.

“Ada 10-16 legislator yang tidak ikut membahas. Karena alasan cacat hukum. Legislator PKS, Nasdem, PPP, PAN PDIP, PBB, PKPI, PKB, dan fraksi gabungan ” ujarnya.

Santer diberitakan APBD Takalar belum di evaluasi oleh biro keuangan pemprov Sulawesi Selatan, dengan alasan pimpinan komisi komisi belum menandatangani risalah rapat. (p5 daengta/Suardi)