by

Aktivis Pemuda Dan Tokoh Angkat Bicara Sikapi “Kisruh DPRD Takalar”

WARTASULSEL.NET, – Polemik dari roling alat kelengkapan DPRD Takalar terus membawa dampak lain dari porses politik yang terjadi ditubuh DPRD Takalar, salah satu dan yang paling mendasar adalah menyoal rapat pembahasan anggaran pokok TA 2018 kemarin.

Pembahasan APBD pokok Takalar akhirnya menjadi tumbal dari ketidak tegasan Pimpinan DPRD dalam penerapan aturan atau tata tertib yang sudah jelas sedari awal.

Muhtar, salah seorang Tokoh Pemuda Takalar memberikan komentarnya terkait dinamika ini, “Dari sisi aturan, proses ini sudah sesuai prosedur yang ada, adapun pengisian jabatan ini dilakukan dengan dinamika politik yang hasilnya harus diterima bersama”. Tutur pemuda yang juga merupakan tenaga ahli komisi VII DPR RI.

Alumni magister Hukum tata negara UI ini menambahkan, bahwa “Secara proporsional pengisian jabatan baru pada struktur AKD ini sudah menunjukkan kelayakan dari sisi komposisi politik yang ada, kepentingan politik dari fraksi sudah terakomodasi dengan baik sesuai proporsionalitas kedudukan politik masing-masing, tercermin dari kesepakatan awal dari perubahan susunan AKD ini.”lanjutnya.

Kesan dari ketidakpuasan ini memang terindikasi lahir dari individu-individu yang kepentingan politiknya tidak terakomodasi dan kalah dalam proses politik pengisian jabatan AKD yang baru, Proses politik harus diterima secara lapang dada terlepas apakah hasilnya menguntungkan atau sebaliknya bagi posisi politik seseorang, proses politik sudah dilakukan dan hasilnya telah diparipurnakan, saya kira menang kalah dalam dinamika politik adalah hal yang lumrah.

Maka mari kedepankan sikap kenegarawanan dan berpikir yang terbaik untuk kepentingan masyarakat takalar secara luas.” tambah Muhtar dalam keterangannya.

Sementara Hasid Hasan Palogai Ketua NU Takalar sekaligus Ketua DPW BKPRMI Sulsel menghimbau agar Anggota DPRD Takalar mengedepankan Profesional kerja dengan mengutamakan Kepentingan Rakyat di atas kepentingan Pribadi dan Golongan.

“Jabatan Itu adalah Amanah Allah SWT, kalau ada niat untuk menghalangi jalannya roda pemerintahan yang mengakselerasi pembangunan di Takalar maka sama saja mereka menghianati rakyat yang diwakilinya.

“Dalam Pandangan Islam, orang yang menghianati amanah yang diberikan kepadanya, maka mereka tergolong sebagai orang munafik.”.tutupnya.