by

Terkait KUA dan PPAS 2018 Pemprov-DPRD Sulsel Tandatangani Nota Kesepakatan

WARTASULSEL.NET, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menghadiri Rapat Konsultasi DPRD Provinsi Sulsel dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan DPRD Sulsel tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.

Rapat ini dilaksanakan di Gedung Tower Lantai 9 DPRD Provinsi Sulsel, Kamis sore (16/11).

Sebelum dilakukan penandatangan terlebih dahulu mendengarkan saran, masukan atau pendapat dari fraksi-fraksi yang ada. Dimana setiap fraksi yang ada setuju dilakukan penandatanganan dengan sejumlah catatan.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Gubernur Sulsel SYL dengan Ketua DPRD Sulsel HM Roem.

SYL mengatakan dalam sambutannya, bahwa rapat konsultasi ini merupakan tahapan tak terpisahkan dari proses penyusunan RAPBD Provinsi Sulsel Tahun 2018. Dan kebijakan pembangunan Sulsel sendiri tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Tema tahun ini, yaitu, akselarasi pemerataan pembangunan wilayah dalam meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi,” kata Syahrul YL.

SYL menambahkan untuk itu Pemprov Sulsel melakukan kebijakan prioritas diantaranya, pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pendidikan, kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pembinaan kesehatan.

Selain itu, pengembangan kawasan strategis, peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan serta peningkatan daya saing pasar internasional.

SYL juga menjelaskan terkait kondisi ekonomi makro Sulsel. Indikator ekonomi makro Sulsel dari tahun 2012-2016, pertumbuhan tertinggi ditahun 2012 sebesar 8,87 persen, terendah tahun 2015 sebesar 7,15 persen, tahun 2016 sebesar 7,41 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan tahun 2018 ditargetkan 7,80 persen.

“Ini dengan mendorong sektor investasi di bidang pertanian,” sebut Syahrul YL.

Untuk inflasi ditargetkan berada pada kisaran 4,5 hingga 2,5 persen. Gini rasio sebagai salah satu ukuran ketimpangan ditargetkan turun menjadi 0,39.

Aspek indeks pembangunan manusia pada tahun 2018 berada pada angka 70,98 – 71,60. Angka kemiskinan menurun hingga 8,24 persen. (*red)