by

Takalar Butuh OBH Terakreditasi, Pendampingan Hukum Ke Masyarakat

WARTASULSEL.NET, Takalar – Bekerjasama dengan yayasan Tifa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menggelar diskusi terbuka dengan tema “Hasil riset skema pembentukan, penerapan dan dampak perda bantuan hukum di Kabupaten Takalar” Kamis siang (28/9/2017) bertempat di Hotel Grand Kalampa Kabupaten Takalar.

Dihadiri langsung oleh Ketua riset LBH Makassar Suharno SH. perwakilan LBH Takalar Andi Ardianto SH, Kepala bagian hukum sekretariat Pemda Takalar H. Sahlan Gasri SH dan beberapa aktivis dari berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dari beberapa poin hasil riset kajian yang dilakukannya, Kabupaten Takalar sudah seharusnya memilili lembaga bantuan hukum mendampingi persoalan perkara hukum ke masyarakat dan minimal dorong bentuk OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi, ungkap Suharno,SH dalam sambutannya.

Hal senada diungkapkan oleh ketua riset LBH Makassar bahwa sudah seyogyanya masyarakat kecil dapat bantuan hukum melalui OBH ini dengan harapan dapat membantu rakyat kecil dalam persoalan bantuan hukum, terangnya.

Dilain pihak, Regulasi dalam Perda/Perbup Takalar perlu diupayakan bagi masyarakat kecil bantuan hukum yang memenuhi kriteria untuk dibantu di Takalar, ungkap Kepala bagian hukim sekretariat Pemda Takalar H. Sahlan Gasri,SH.

Alokasi anggaran yang cukup perlu menjadi perhatian setelah regulasi itu ada, meski sudah ada disiapkan dana untuk tahun ini 48 juta bantuan hukum ke masyarakat. Dan pihaknya berharap dalam dalam kurung waktu triwulan kedepan LBH sudah harus selesai menyusun draft perda tersebut, tegas H. Sahlan Gasri,SH.

Laporan : Ani.J
Photo : Ardhi.S
Editor : Desy ws 01