by

Tidak Berizin, Acara Seminar 65 di LBH Jakarta Dibubarkan Polri

WARTASULSEL.NET, –  JAKARTA, Seminar Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965 yang rencana diselenggarakan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 di Gedung LBH Jakarta, Sabtu (16/9/2017) dibubarkan oleh Polri. Aksi pembubaran ini karena acara tersebut tidak dilengkapi dengan izin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

 

Pada saat yang bersamaan terjadi unjuk rasa dari beragai elemen masyarakat yang menentang acara tersebut. Unjuk rasa dengan tema “mambatalkan dan menunda pelaksanaan seminar” oleh Laskar Merah Putih tersebut mencoba masuk dengan paksa ke gedung LBH namun berhasil dicegah oleh Polri.
Untuk meredam konflik maka panitia seminar mengadakan konferensi pers dan menyatakan “membatalkan dan menunda pelaksanaan seminar”. Para peserta seminar yang sebelumya berada di luar gedung terpaksa dibawa masuk dengan alasan faktor keselamatan.

 

Pada Sabtu (16/9/2017) sore hari sekitar pukul 15.30, peserta seminar yang diungsikan ke dalam Gedung LBH justru melakukan seminar yang sebelumnya sudah dinyatakan dibatalkan oleh panitia. Akhirnya petugas dari kepolisian menghentikan acara tersebut dan meminta para peserta kembali ke rumah masing-masing. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pihak yang menentang acara seminar maka anggota kepolisian melakukan pengamanan lokasi.

 

Kronologis ini sekaligus membantah isu yang beredar secara viral bahwa aparat keamanan melakukan penyerbuan ke dalam gedung LBH. Fakta yang terjadi justru peserta seminar yang sudah berkomitmen untuk membatalkan acara tetapi justru melakukan secara diam-diam di dalam gedung. Tindakan petugas kepolisian membubarkan acara tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan peserta seminar dan mencegah adanya aksi masa yang lebih besar dari pihak yang menentang acara seminar tersebut.

 

Polri dalam mengambil tindakan selalu berpegang pada aturan yang berlaku, dan dalam kasus ini Polri menggunakan UU No 9 Tahun 1998. Selain itu Polri juga mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan aksi massa yang lebih besar, sehingga segala tindakan pencegahan harus dilakukan. *(wartanasional/red/01)