by

Abdullah Hasan (Ketua Bid.Polhukam PKS) : Lelang Jabatan Sarat KKN Di Takalar

WARTASULSEL.NET, – Tujuan dilaksanakannya sistem Merit atau Lelang jabatan adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.(pasal 1 angka 22 UU No 5 Tahun 2014).

Artinya dalam pelaksanaannya taat asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU no 5 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas, khususnya asas-asas berikut ini: (1). kepastian hukum; (2). profesionalitas; (3). proporsionalitas; (4). netralitas; (5). akuntabilitas; (6). keterbukaan; (7) nondiskriminatif (8). keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan analisa di atas kami melihat lelang jabatan yang di laksankan oleh Bupati Takalar diakhir periode sangat tidak bisa terlepas dari unsur KKN, bagaimana tidak bahwa rekruitmen pimpinan SKPD/Kepala Dinas yang nantinya akan menjadi pembantu Bupati dalam merealisasikan Visi Misi Selama periodesasi akan jauh melenceng dari semangat Bupati Terpilih Periode 2017-2022, karena setiap pemimpin akan beda cara pandang dan gaya kepemimpinannnya, apatah lagi Visi dan misi juga sangat berbeda walaupun tujuan pembangunannya sama berdasarakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur mengenai wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya.

Secara normatif didalam Peraturan MENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2009, Tentang: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur.

Disebutkan pula bahwa : Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit (lelang Jabatan) yaitu:

1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
2. Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
3. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
4. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
5. Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
6. Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat;
9. Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil dari hukum yang tidak tidak adil dan tidak terbuka.

Jadi sebaiknya Kalo Bupati Takalar DR.H.BURHANUDDIN BAHARUDDIN adalah seorang Negarawan sekaligus Politikus yg mengedapankan Nilai-Nilai Profesionalitas maka sebaiknya Lelang jabatan ini di Hentikan dan di serahkan kepada Bupati Takalar Terpilih Periode 2017-2022 H.SYAMSARI KITTA,S.Pt.MM.

Namun jika tidak maka kami melihatnya ini adalah sebuah arogansi individualisme dan bentuk sabotase visi dan misi akibat kekalahan di pilkada Takalar baru2 ini.

Allahu a’lam bisshawaf.

Penulis : Abdullah Hasan
Editor : Red-Ws