by

FPG Tegas Dan Serukan Rakyat Galesong Bersatu Tolak Tambang Pasir

Wartasulsel.net, – Dalam pertemuan siang tadi, FPG dengan tiga orang Asisten 3 Ombudsman Sulsel yaitu Aswiwin Sirua, Muslimin B. Putra dan Andi Ibrahim, mereka menegaskan komitmennya untuk melakukan investigasi. Sejumlah pihak terkait khususnya Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ombudsman sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, baik pelapor maupun terlapor.

 

Sekretaris Umum Forum Pemerhati Galesong (FPG) Jamaluddin Ago dalam laporannya ke Ombudsman Sulsel kembali menegaskan bahwa tambang pasir di wilayah laut Galesong Raya tidak dapat dilakukan. Selain akan merusak ekosistem laut, juga akan berdampak sosial yang sangat buruk.

 

“Ribuan nelayan akan kehilangan mata pencaharian karena tingkat kekeruhan air laut semakin tinggi membuat tangkapan nelayan semakin berkurang,” tegasnya. Belum lagi dampak abrasi yang kelak akan memaksa penduduk sekitar pantai meninggalkan rumahnya karena akan terkena abrasi. “Saat ini saja ada tanggul, tapi tidak mampu menahan tekanan jika terjadi ombak,” sambungnya.

 

Jamaluddin Ago yang akrab disapa Ustadz Ago, mengingatkan pihak terkait untuk tidak mengganggu wilayah perairan laut Galesong Raya. Dalam teori hukum, sambungnya lagi dijelaskan bahwa kita tidak boleh menegakkan aturan dengan cara melanggar hukum. “Maka sejatinya untuk kepentingan apapun, maka siapapun tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.

 

Dikonfirmasi via telepon usai melapor ke Ombudsman, Jamaluddin Ago juga sangat menyesalkan sikap Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel yang tidak menanggapi surat protes yang dilayangkan beberapa waktu lalu. “FPG sudah melayangkan surat keberatan tanggal 27 Maret lalu, tapi sampai saat ini tidak ada sama sekali niat baik mereka untuk menghentikan proses perizinan itu,” katanya.

 

Karena itu, lanjut dia, masyarakat Galesong Raya harus bersatu-padu mendesak Pemprov Sulsel, khususnya DPLH untuk memastikan proses perizinan tambang tersebut tidak dilanjutkan. Seperti diberitakan sebelumnya oleh wartasulsel.net, sebanyak 8 perusahaan mengajukan izin tambang pasir di wilayah laut Galesong Raya. Luas lahan yang akan ditambang mencapai 10.000 hektar.(red ws)