by

Konsilidasi untuk Pilkada Pra Pilpres

Kabar menggembirakan pada bulan Februari 2017 ini adalah Pilkada DKI berjalan dengan kondusif, aman, dan tertib, di luar kejadian-kejadian kecil yang dapat dimaklumi. Hasil sementara yang diperkirakan tidak akan berubah secara signifikan, paslon nomor 1 memperoleh sekitar 17%, paslon nomor 2 memperoleh 43%, dan paslon nomor 3 memperoleh suara sekitar 40%. Dengan kata lain pada putaran kedua nanti akan bertarung paslon nomor 2 Ahok-Djarot dengan paslon nomor 3 Anies-Sandi.

Pada putaran kedua nanti, paslon nomor 2 dan 3 wajib melakukan konsilidasi politik dan konsilidasi massa guna memenangkan putaran kedua. Pertarungan akan berlangsung lebih dinamis. Kedua paslon akan berlomba merebut suara yang sebelumnya menjadi milik pasangan nomor  1 Agus-Sylvi.

Untuk merebut suara dari masyarakat maka masing-masing kubu dari paslon harus memetakan pemilik suara potensial yang bisa dialihkan dari paslon no 1. Jika para pemilih Ahok-Djarot dan Anies-Sandi konsisten maka, Ahok-Djarot cukup merebut suara dari Agus-Sylvi sebesar minimal 8%, dan bagi Anies-Sandi harus merebut minimal 11% dari total pemilih.

Ahok-Djarot

Ahok-Djarot akan sedikit kesulitan jika melakukan konsilidasi massa untuk merebut suara yang sebelumnya dimiliki Agus-Sylvi. Kasus penistaaan agama menjadi ganjalan kubu Ahok-Djarot untuk hal tersebut.  Ahok-Djarot masih bisa memperbesar suara dari kalangan pemilih rasional Jakarta. Pemilih rasional Jakarta cukup besar, sesuai data Indikator Politik Indonesia rata-rata kepuasan publik terhadap kinerja Ahok mencapai 73,4% sementara pemilih Ahok-Djarot hanya sekitar 43%.

Data tersebut menunjukkan ada sekitar 30% pemilih Jakarta yang puas dengan kinerja Ahok-Djarot namun tidak memilih Ahok-Djarot. Angka ini menjadi peluang bagi Ahok-Djarot, walaupun jika dilihat angka tersebut secara statistik ada pada kubu Agus-Sylvi dan Anies-Sandi mengingat capaian suara Agus-Sylvi yang harus berhenti pada putaran pertama sebesar 17%.

Konsilidasi massa yang bisa dilakukan Ahok-Djarot jangan sampai menjadi bumerang bagi pasangan tersebut. Cara paling efektif Ahok-Djarot dengan menunjukkan data dan fakta kinerja yang sudah dicapai. Angka kepuasan kinerja yang cukup tinggi dari masyarakat harus diolah secara serius sebagai tambahan suara.

Konsilidasi politik bisa dilakukan oleh kubu Ahok-Djarot untuk memperoleh dukungan partai politik yang tentu saja, jika mesin partai bekerja, akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat kepada Ahok-Djarot, terutama dari masyarakat loyalis partai. Meskipun cara ini diragukan siginifikansinya, namun tetap penting dilakukan terutama untuk menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh partai politik pihak lawan.

Partai politik yang potensial untuk dirangkul oleh Ahok-Djarot adalah PPP, PAN dan PKB. Ketiga partai politik ini menjadi koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kedekatan Jokowi dan Ahok yang sudah bukan rahasia lagi bisa menjadi posisi tawar bagi kubu Ahok-Djarot untuk melakukan konsilidasi dengan PPP, PAN, PKB. Namun cara ini akan berisiko bagi Jokowi jika terlibat dalam politik praktis di Pilkada DKI, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi bisa tergerus yang tentu saja tidak menguntungkan untuk 2019 nanti.

Anies-Sandi

Anies-Sandi adalah paslon yang mempunyai tingkat elektabilitas yang konsisten meningkat dari pencalonan hingga pemilihan putaran pertama. Paslon nomor 3 ini diuntungkan dengan kelemahan Agus-Sylvi dalam debat pilkada dan kasus penistaan agama oleh Ahok.

Banyak cara bisa dilakukan oleh kubu Anies-Sandi untuk memenangkan Pilkada DKI pada putaran kedua ini. Sebanyak 17% suara yang dimiliki Agus-Sylvi bisa diraih oleh Anies-Sandi. Selain itu Anies-Sandi juga bisa merebut suara dari kelompok masyarakat rasional yang dari 73,4% hanya 43% yang memilih Ahok-Djarot.

Cara merebut pemilih rasional ini adalah dengan memperbaiki program kerja yang mempunyai nilai jual dan rasional bagi masyarakat. Anies-Sandie sebaiknya tidak perlu lagi menggunakan isu primodial untuk merebut suara tambahan. Hal ini bisa menjadi bumerang di saat masyarakat bisa jengah dengan politik yang kurang sehat.

Konsilidasi politik bisa dilakukan oleh Anies-Sandi terutama untuk merangkul Partai Demokrat dan tiga partai lain, PPP, PAN dan PKB. Seharusnya kalkulasi platform partai politik bepihak pada Anies-Sandi untuk menambah jumlah koalisi partai pendukung. Namun koalisi partai di tingkat pusat yang diikuti oleh PPP, PAN dan PKB pada pihak pemerintah Joko Widodo akan menjadi tantangan tersendiri.

Dampak Politik

Siapapun pemenang pilkada putaran kedua akan menjadi modal besar bagi Pilpres 2019. Hingga saat ini masih belum ada tokoh alternatif selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang diperkirakan akan maju pada Pilpres 2019. Pilkada DKI tidak salah jika dianggap sebagai Pilkada Pra Pilpres. Pasangan Ahok-Djarot menjadi representasi kekuatan politik Joko Widodo dan pasangan Anies-Sandi menjadi representasi kekuatan politik Prabowo Subianto.

Jika Ahok-Djarot yang menang maka kekuatan politik Joko Widodo akan lebih solid. Koalisasi parpol jika bisa linear antara tingkat pusat dan propinsi DKI akan lebih mudah untuk membangun chemistry politik. Hal ini merupakan langkah signifikan untuk menuju 2019. Kekuatan koalisi parpol sangat penting terutama untuk memperlancar kebijakan-kebijakan yang memerlukan dukungan legislatif.

Sisi negatif jika Ahok-Djarot yang menang pada Pilkada DKI tidak kecil. Ahok-Djarot akan banyak menerima serangan terutama dari basis koalisi masa yang disatukan oleh kasus penistaan agama. Isu ini bisa terus dilakukan terutama untuk melemahkan basis kekuatan Jokowi menghadapi pilpres 2019 nanti.

Konsilidasi massa dan politik mempunyai dampak signifikan terhadap masyarakat. Polarisasi yang menguat dalam dua kubu menjadi titik rawan perpecahan, walaupun pendapat ini sedikit terpatahkan dengan pelaksanaan pilkada putaran pertama 15 Februari yang berjalan kondusif dan tertib.

Situasi politik pada saat kampanye yang cukup panas tentu membuat banyak pihak menjadi wait and see, ini menjadi suatu permasalahan jika sektor ekonomi dan bisnis melakukan hal yang sama. Tentu saja sektor ekonomi dan bisnis lebih diuntungkan jika pilkada dilakukan pada satu putaran, mengingat politik cukup menguras perhatian.

Siapapun masih bisa menang dalam Pilkada DKI putaran kedua mengingat selisih suara keduanya masih lebih kecil dari jumlah suara paslon 1 (Agus-Sylvi) yang harus berhenti pada putaran pertama. Kepiwaian masing-masing kubu untuk melakukan konsilidasi massa dan konsilidasi politik akan menjadi penentu kemenangan Pilkada DKI putaran kedua. Konsilidasi ini juga akan menjadi modal besar menuju Pilpres 2019.

Pilkada dua putaran tidak bisa dihindari dan harus terjadi. Masa wait and see menjadi lebih panjang. Terlebih lagi jika pilkada DKI putaran kedua nanti tidak kondusif dan melahirkan sengketa, yang paling rugi adalah masyarakat.

*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia.